Meskipun sempat terjadi bentrok, massa akhirnya dapat masuk ke area aksi untuk bertemu dengan Wakil DPRD Kota Magelang, Bustanul Arifin dan anggota DPRD Kota Magelang, Waluyo.
PMII Magelang mengemukakan tujuh tuntutan. Di antaranya mendesak
Pemerintah Kota Magelang untuk meminta
pemerintah pusat tidak menaikkan harga jual BBM karena akan mempengaruhi
perekonomian masyarakat dan menuntut kejelasan sasaran BBM Pertalite dengan
sistem yang baik.
“Kami sudah mengadakan kajian dengan pihak-pihak yang
membidangi, yaitu PERTAMINA dan PB PMII. Dua minggu ini kami sudah persiapan
dan (mengadakan) diskusi dengan para ahli, struktural PMII, dan sahabat
komisariat maupun rayon,” jelas koordinator umum aksi, Ridwan Ardiyanto.
Selain masalah kenaikan harga BBM, aksi ini juga menuntut
kajian ulang perencanaan Trans Magelang yang dirasa mengalihfungsikan angkutan
kota yang telah ada.
“Pembangunan sudah mulai dilaksanakan. Kemarin, kami juga
melakukan diskusi dengan beberapa supir angkot. Itu menjadi satu kekhawatiran
mereka. Lalu, kita coba aspirasikan,” kata Ketua Cabang PMII Magelang, Muklis
Andriatmoko.
Aksi yang berlangsung direspons dengan adanya penandatanganan dan penyampaian surat pernyataan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. “Perwakilan DPRD Kota Magelang meneruskan surat pernyataan sikap dari DPRD Kota Magelang ke DPR RI, bahwasannya DPRD kota Magelang menolak kenaikan BBM,” ucap peserta aksi, Farid.
PMII Magelang mengharapkan adanya respons baik dari DPRD
Kota Magelang dan pemerintah Kota Magelang. “Kita akan memantau tindak lanjut
dari pemerintah. Bidang-bidang pihak komisariat akan berkoordinasi dengan pihak
pemerintah,” jelas peserta aksi, Sakti. (EP/RT/N)