Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 11 November 2026. Keputusan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya tekanan politik pasca-polemik dokumen pendidikan Gibran. Polemik tersebut mendorong sejumlah anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi bagian dari proses pemakzulan.
Sebelum menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran disebut telah menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026. Sehari kemudian, surat tersebut diserahkan kepada Presiden. Gibran juga dijadwalkan menyampaikan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut kepada awak media.
Apabila pengunduran diri tersebut diproses dan menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme penggantian akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Sementara itu, berdasarkan ketentuan UU MD3, presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang diselenggarakan. Dengan demikian, presiden berwenang mengusulkan dua kandidat, sedangkan keputusan pemilihan wakil presiden berada di tangan MPR.
Hingga saat ini, belum ada nama calon pengganti Gibran yang diumumkan secara resmi. Penentuan wakil presiden baru masih menunggu perkembangan proses pengunduran diri serta pelaksanaan mekanisme pemilihan oleh MPR.
Penulis: Indah Surya Lestari