Responsif, Progresif, Produktif


Breaking News

welcome

Selamat Datang di website Resmi LPM MATA UNTIDAR | Salam Pers Mahasiswa | update terus di www.lpmmata.com | Kunjungi official account kami | Instagram: @lpmmata_untidar | Youtube: LPM MATA UNTIDAR

Minggu, 24 Februari 2019

Kongres V KM: Sedikit Partisipan, Banyak Waktu Dibutuhkan




Kongres Berlangsung: Berlangsungnya Kongres V KM UNTIDAR pada Jumat, (22/2) pagi.


UNTIDAR - Selain karena banyaknya pasal, minimnya partisipan Kongres V KM UNTIDAR merembet pada perpanjangan waktu kongres. Semula, kongres digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) pada Senin-Kamis (18-21/2) di Ruang E2.03.06. Karena belum selesai, maka diagendakan lagi pada Jumat-Sabtu (22-23/2) di Auditorium UNTIDAR. Kongres tersebut menuai dilema di kalangan peserta sidang.

Semakin berkurangnya peserta kongres memicu Ketua Badan Kongres V KM, Rizky Ardiansyah Rambe, untuk membuat sebuah tulisan dan menyebarluaskannya ke media sosial. Tulisan tersebut merupakan sebuah sindiran bagi seluruh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) UNTIDAR, baik kepemerintahan maupun non kepemerintahan.

"Jika kalian tidak bisa, ingatkan pimpinan kalian, himpunan kalian, UKM kalian, untuk bisa bertanggungjawab hadir di kongres. Mungkin bagi kita, kongres bukan hal yg dipandang penting," cuplikan pesan singkat Rizky yang dibagikan melalui WhatsApp.

Ia menambahkan, "Dari kongres inilah hak-hak kalian diperjuangkan teman-teman. Sekali lagi, tolong saya. Ingatkan pimpinan kalian, ormawa kalian, UKM kalian, jika kalian memang masih punya harapan."

Rizky mengeluhkan peserta kongres yang tidak mampu memanfaatkan waktu dan tempat dengan maksimal. Ia kecewa terhadap rekan-rekan organisasi mahasiswa (ormawa) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tidak memanfaatkan sungguh-sungguh seluruh kesempatan, peran, dan tanggung jawab yang diemban.

Ketua Badan Kongres tersebut menegaskan, Yang kami keluhkan adalah esensi dari kongres. Saya merasa pikiran, tenaga, dan kinerja teman-teman disia-siakan karena teman-teman ormawa dan UKM yang saya himbaukan di kongres, tidak memaksimalkan segala hal yang telah mereka emban."

Kehadiran peserta kongres juga dikeluhkan Nur Faizah, salah satu peserta kongres yang merupakan mahasiswi semester enam Program Studi Ekonomi Pembangunan. Ia mengaku, banyak dari delegasi ormawa dan UKM yang tidak menghadiri kongres. Sehingga yang disuarakan di dalam kongres hanya yang hadir.

Selain itu, ia pun mengeluhkan banyak waktu terbuang yang menyebabkan molornya acara. “Karena kuorum belum terpenuhi, skorsing harus diambil. Efeknya, acara molor dan waktu terbuang sia-sia,” keluh Faizah.

Senada dengan Rizky yang mengaku bahwa peserta kongres yang hadir sangat sedikit, "Selalu skorsing untuk menunggu peserta kongres, baik peninjau maupun penuh."
Saat ditemui pada Sabtu (23/2), Rizky mengungkapkan, “Perlu kita ingat untuk seluruh keluarga mahasiswa, alangkah lebih baik jika kita bisa menyatukan pemikiran dan penalaran kita bersama-sama.

Tak hanya terkait kehadiran peserta, Faizah juga menyayangkan perpanjangan waktu kongres, "Sangat disayangkan tidak selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Peserta kongres lain, Siswo Eriyanto, Ketua Unit Kegiatan Agama Islam (UKAI) Ar-Ribath, mengungkapkan, “Perpanjangan waktu ini karena pembahasan setiap pasal memakan waktu cukup lama. Sehingga mengakibatkan cukup banyak energi yang terkuras dan dapat menjadi evaluasi untuk kongres berikutnya,” ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, Rizky, Ketua Badan Kongres V KM menuturkan, perpanjangan waktu kongres lantaran keputusan forum. “Kami tidak dapat menetapkan kapan pembahasan di kongres berakhir. Mengingat pembahasan sangat banyak hingga sekitar 200 pasal dan terdiri dari tiga pokok bahasan utama, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KM, Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK), dan Pedoman Peraturan Organisasi (PPO). Tentu saja kami kembalikan kepada forum,” ujarnya

Siswo pun mengharapkan agar Kongres KM ke depan dapat berjalan lebih baik dan mampu memberikan pengaruh terhadap Keluarga Mahasiswa UNTIDAR. “Titik awal membangun KM UNTIDAR berasal dari hasil kongres yang mampu memberikan perubahan dan pengaruh. Bukan hanya sebagai aturan-aturan yang dibuat,” jelas Siswo.

Ia juga menyarankan agar kongres ke depan mampu membangun keaktifan peserta kongres. Sebaiknya tidak hanya beberapa orang yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,” tutunya.

Alih-alih terkait penilaian kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM KM) pun mencuat ke permukaan. Nur Faizah, salah satu anggota UKM KSR mengungkapkan bahwa kinerja DPM KM tidak mempunyai efek langsung kepada UKM dan tidak terlihat jelas keberadaannya. Ia pun menuturkan jika yang dapat dilihat hanya produk hukum, pembentukan Badan Pemilihan Raya dan Badan Kongres. (MY/MN)

Read more ...

Jumat, 08 Februari 2019

Alur Sistem KRS Giliran Jadi Sorotan


UNTIDAR – Kampus Elang ini kembali diguncang polemik pembaharuan sistem perkuliahan. Setelah Kalender Akademik, kini alur pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) giliran jadi sorotan Civitas Academica UNTIDAR. 

Beberapa perubahan yang timbul pada alur pengisian KRS dan pengambilan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) membuat mahasiswa resah dan tidak paham dengan perubahan tersebut. Reza Rama, mahasiswa semester dua Program Studi (Prodi) Administrasi Negara, menyatakan kebingungannya dengan sistem KRS yang baru. “Saya masih bingung dengan sistem baru pengisian KRS. Seharusnya ada pengumuman atau sosialisasi terutama pada maba. Terlebih bagi mahasiswa yang jadwal kuliahnya dipaketkan, daripada harus memesan mata kuliah terlebih dahulu,” ungkapnya.

Dua mahasiswa semester empat Prodi D3 Akuntansi, Niken Mala Puspitasari dan Fifin Anggraini pun mengakui hal serupa. “Seharusnya diberikan sosialisasi kepada mahasiswa terkait tata cara dan prosedur pengisian alur KRS dengan sistem yang terbaru ini," tambah Niken.

Berdasar keterangan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Prof. Dr. Joko Widodo, M. Pd., saat ditemui pada Kamis (7/2) siang, beliau menerangkan bahwa ada beberapa penyebab dilakukan perubahan alur pengisian KRS dan pengambilan jumlah SKS dalam periode perkuliahan semester genap 2019 ini. “Penyebab perubahan sistem pada layanan akademis dikarenakan kebutuhan, permasalahan dan keinginan memperbaiki kualitas seperti pengambilan KRS, Ujian, PPL, dan Pembimbingan Skripsi,” tuturnya.

Selain itu, pada periode perkuliahan sebelumnya telah banyak persoalan yang berkaitan dengan KRS. Salah satunya pengambilan KRS yang tidak dapat terkontrol dengan baik walaupun sudah menggunakan sistem modern.

Hal tersebut menimbulkan beberapa akibat yang dirasakan dosen dan mahasiswa. Pertama, terjadi penumpukan waktu di awal jadwal perkuliahan, hal itu diperjelas oleh Prof. Joko. “Ada penumpukan waktu pada hari-hari awal perkuliahan, sehingga mengakibatkan banyaknya kelas yang kosong, walaupun sudah dirancang oleh Kaprodi,” ujar Prof. Joko.

Kedua, terdapat dosen yang tidak mendapat mahasiswa disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang memilih matakuliah serta pengampu sesuai keinginan mereka.
Ketiga, terjadi kesalahan pengambilan matakuliah seperti halnya mahasiswa semester dua mengambil mata kuliah semester delapan. Selain mengakibatkan KRS tidak terkontrol, hal tersebut juga menyebabkan mahasiswa semester delapan tidak mendapat kelas. 

Keempat, pelaksanaan perkuliahan tidak efisien, “Mata kuliah umum dijadwalkan semua prodi, namun ada satu prodi yang mengambil hanya satu atau dua mahasiswa saja. Akhirnya jebol di belakang. Ada fakultas tertentu yang kekurangan ruang padahal di tempat fakultas lain kelasnya kosong. Hal ini terjadi karena adanya kurang koordinasi antar fakultas," tutur Prof. Joko.

Kepala Biro Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) saat dimintai keterangan oleh Tim LPM MATA pada Kamis (7/2) siang, masih enggan memberikan informasi terkait. Saat itu, pihak Puskominfo sedang mempersiapkan sosialisasi pemesanan mata kuliah kepada seluruh Ketua Prodi yang dilaksanakan pada Jum’at (8/2). Untuk sosialisasi mahasiswa belum diketahui secara pasti waktunya.

Dengan adanya alur KRS yang baru, diharapkan jam perkuliahan antar fakultas menjadi lebih tertib. Tak hanya itu, perubahan pengambilan jumlah SKS juga jadi polemik tersendiri bagi mahasiswa UNTIDAR. Kini, jumlah pengambilan SKS diatur sesuai perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya. Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan sistem terdahulu. Pengambilan SKS yang dibatasi oleh IPK tersebut bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar lulus dengan layak dan mudah mendapatkan pekerjaan. 

“Sistem terdahulu menyatakan, mahasiswa dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 boleh mengambil 24 SKS, sehingga banyak mahasiswa lulus tepat waktu dan cepat dengan kualitas mahasiswa yang biasa saja," ujar Prof. Joko.

Prof. Joko juga mengungkapkan bahwa mahasiswa yang menempuh perkuliahan selama 3,5 tahun dengan perolehan IPK 3,2 dirasa belum layak untuk diwisuda. “Mahasiswa disarankan mengulang dan memperbaikinya daripada mengejar lulus cepat namun, IPK rendah,” pungkasnya. (AIM/FM)
Read more ...
Copyright© 2016 Designed By Fery Firmanda.. FeryZone dot Com